Berita Terkait

Berita Populer

• TKT atau Tingkat Kesiapan Teknologi
• Mengenal DDC Buku
• Game Manguni Squad Lolos Top 5 BEKRAF Katapel 2019
• Kuliah Umum Metodologi Penelitian di Universitas Mataram
• Manguni Squad bersama 19 IP Terpillih Hong Kong International Licensing Show 2021
• Kasau Harap Alumni Seskoau Tumbuh Kembangkan Budaya Lifelong Learning
• Mengenal Zona Integritas
• Inventori awal penelitian di http://ardian-infantono.blogspot.com/
• Cara Mengetahui ID Author di Portal Garuda Kemdikbud
• Inovasi Aero Gesture - game edukatif Museum Dirgantara Mandala

Salam sehat selalu untuk kita semua, saya sangat senang berjumpa lagi dengan pembaca sekalian. Pada kesempatan kali ini, ijinkan saya untuk dapat berbagi informasi yang terkait dengan pengalaman saya sebagai pengelola Zona Integritas di Akademi Angkatan Udara pada kurun waktu 2018 hingga 2021. Alhamdulilah, pada tanggal 20 Desember 2021 Akademi Angkatan Udara telah berhasil memperoleh predikat WBK dari Pemerintah Republik Indonesia yang dianugerahkan melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).

Apa itu Zona Integritas dan bagaimana pengelolaannya, mari kita simak beberapa informasi berikut ini.

Zona Integritas atau disingkat ZI adalah suatu predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berikut ini adalah beberapa istilah penting dalam Zona Integritas.

WBK atau Wilayah Bebas dari Korupsi adalah predikat yang diberikan  kepada  satker yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
WBBM atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani adalah predikat yang diberikan kepada  suatu  satker yang memenuhi sebagian besar Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Pelayanan Publik.
TPI atau Tim Penilai Internal adalah tim yang dibentuk pimpinan instansi yang mempunyai tugas melaksanalan penilaian unit kerja dalam  rangka  memperoleh  predikat  menuju WBK/WBBM.
TPN atau Tim Penilai Nasional adalah tim yang  dibentuk untuk melaksanakan evaluasi terhadap satker yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Alhamdulilah, saya pernah menjadi Sekretaris (tahun 2019) dan Ketua Bidang V (tahun 2021) dalam Tim Pembangunan Zona Integritas AAU. Tim Pembangunan Zona Integritas secara khusus memiliki 6 bidang pembangunan yakni:

• Bidang I Manajemen Perubahan
• Bidang II Penataan Tatalaksana
• Bidang III Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
• Bidang IV Penguatan Akuntabilitas Kinerja
• Bidang V Penguatan Pengawasan
• Bidang VI Peningkatan Pelayanan Publik

Sebagai informasi, ada perbedaan istilah antara Instansi dan Unit Kerja. Instansi adalah satker yang menjalankan program Reformasi Birokrasi, dan merupakan induk dari satker yang melaksanakan program ZI atau biasa disebut Unit Kerja. Jadi, Instansi melaksanakan program Reformasi Birokrasi, sedangkan Unit Kerja sebagai jajaran di bawah Instansi tersebut akan melakukan program Zona Integritas. Dalam hal ini, yang menjadi Instansi adalah TNI, sedang AAU berperan sebagai Unit Kerja.

Ada lagi istilah publik atau masyarakat dalam ZI. Publik yang dimaksud tidak semuanya diartikan sebagai masyarakat dalam arti umum. Publik adalah sekelompok masyarakat yang memang menerima pelayanan dari satker/lembaga Unit Kerja. Unit Kerja benar-benar bertugas melayani dan fokus terhadap bagaimana proses kinerja satkernya berpengaruh langsung terhadap publik tersebut. Sebagai contoh, AAU memiliki publik utama adalah para Taruna AAU. Publik keduanya AAU adalah seluruh anggota AAU. Publik ketiganya AAU adalah yang terkait dengan Taruna AAU secara eksternal yakni para orang tua dan instansi-instansi yang menggunakan Taruna AAU nantinya. Sedangkan publik keempat adalah masyarakat dalam wujud instansi luar yang memiliki keterkaitan kerjasama dengan AAU, namun pada akhirnya tetap mengarah pada bagaimana kelancaran pelayanan terhadap publik utama (Taruna AAU). Penentuan siapa yang menjadi publik ini sangat penting karena akan menentukan bagaimana penilaian eksternal terhadap Unit Kerja ZI ini dapat dilakukan. Penilaian eksternal terhadap bagaimana pelayanan Unit Kerja ini serig dilakukan menggunakan metode survey terhadap 100 responden, yakni publik-publik yang telah disebutkan tadi. 

Tugas-tugas seorang Sekretaris Tim Pembangunan Zona Integritas cukup kompleks. Sekretaris harus mampu bertindak menjadi penghubung Tim Pembangunan Zona Integritas dengan instansi di atasnya, dan termasuk dengan staf Kemenpan RB. Sekretaris bertugas mengompile LKE atau Lemba Kerja Evaluasi yang dilaksanakan oleh keenam Bidang ZI. Sekretaris harus mampu menjadi server atau pelayan data antarbidang-bidang ZI yang terkait satu sama lainnya. Sekretaris juga harus mampu menjembatani terkumpulnya dokumen-dokumen atau fakta yang menjadi data dukung atas semua pencapaian yang dilaporkan oleh tiap-tiap bidang ZI. Data dukung tersebut kemudian dijadikan softcopy dan selanjutnya diberi penomoran sesuai nomenklatur tiap-tiap bidang ZI yang tertulis dalam LKE. Sekretaris juga bertugas menyelaraskan seluruh kegiatan Tim Pembangunan ZI kaitannya dengan penyiapan rapat-rapat tim, penyiapan daftar hadir, dokumentasi kegiatan, hingga monitoring terhadap update data dukung agar tidak terdapat data dukung yang kadaluarsa atau obsolet atau sudah tidak berlaku. Sekretaris juga harus mampu menyiapkan dan memperbaharui paparan sesuai hasil perkembangan bidang-bidang ZI yang terkini. Untuk dapat menjalankan program ZI di AAU dengan jumlah jajaran satker yang termasuk banyak, maka seorang Sekretaris ZI harus piawai berkomunikasi dengan para personil satker jajaran tersebut.

Sumber Gambar : https://pmpzi.menpan.go.id/#lg=1&slide=1

LKE atau Lembar Kerja Evaluasi silakan download di sini. (Sumber dari KemenpanRB)